Bandung,infopajar.com_
Menindak lanjuti pemberitaan sebelum nya terkait dengan ada nya dugaan persoalan dana BOS di MTsN 2 kabupaten Cianjur Jawa Barat dalam anggaran kegiatan Pemeliharaan sarana prasarana, administrasi kegiatan satuan pendidikan, anggaran kegiatan perpustakaan dan lain sebagainya,aparatur penegak hukum (APH) baik kejaksaan maupun kepolisian kabupaten Cianjur Jawa Barat di minta untuk segera mungkin melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Madrasah Tsanawiyah Negeri ( MTsN) 2 kabupaten cianjur berkaitan dengan ada nya dugaan persoalan penggunaan anggaran Bantuan Oprasional Sekolah (BOS) tahun 2024 dan 2025.
Dugaan dalam dana BOS itu menurut informasi yang di peroleh terletak pada adanya dugaan ketidak sesuaian antara laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran dengan fakta realisasi sesungguhnya atau fakta sebenarnya.
Permintaan untuk segera di lakukan nya pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pihak sekolah MTsN 2 Cianjur di ucapkan dengan tegas oleh Budi Hassan Setiawan SH.MH selaku penggiat anti korupsi dunia pendidikan saat di mintai tanggapan nya oleh Infopajar.com di halaman MAPOLDA jawa barat.sabtu 24 agustus 2026.
Menurut Budi Sudah sepatutnya rekan rekan Yudikatif baik itu kejaksaan maupun kepolisian untuk segera melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap MTsN 2 Cianjur yang berkaitan dengan anggaran BOS dua tahun kebelakang.
Karena bila di biarkan begitu saja dugaan ini akan menjadi cerminan buruk bagi penegakan hukum terutama hukum dugaan tindak pidana korupsi.
Menurut Budi yang aktif di dunia penggiatantikorupsiduniapendidikan menerangkan , pemeriksaan terhadap MTsN 2 kabupaten cianjur berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran BOS yang di duga tidak sesuai dengan fakta sebenarnya atau fakta sesungguhnya.
Jika memang nanti terbukti dalam hasil pemeriksaan oleh rekan rekan Yudikatif maka besar harapan saya hasil pemeriksaan di tingkat ke jenjang berikutnya sesuai dengan prosedur Hukum yang berlaku.
Budi pun lebih jauh lagi menyatakan dengan tegas,ada nya dugaan informasi seputar anggaran BOS dua tahun kebelakang yang di duga Bermasalah kemungkinan terjadi karena ada nya dugaan lemah nya pengawasan oleh pihak komite sekolah dan masyarakat, namun hal itu bisa terjadi karena ada nya dugaan ketidak transparan nya pihak sekolah dalam penggunaan dana BOS.
Rencaan nya Budi dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi langsung dengan pihak yudikatif kabupaten cianjur Jawa Barat sembari memastikan kapan pihak MTsN 2 cianjur akan di lakukan nya pemanggilan dan pemeriksaan.
Sementara itu H. Saepul Mubarok kepala sekolah MTsN 2 cianjur yang bertindak selaku kuasa pengguna Anggaran (KPA) serta H.Asep Bokhori kepala urusan tata usaha (KaurTU) yang bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Saat akan di mentai tanggapan nya terkait dugaan persoalan dana BOS memberikan respon yang kurang baik dengan mengabaikan panggilan telepon yang di lakukan infopajar.com.
Sampai berita ini di turun kan infopajar.com terus melalukan koordinasi dengan pihak aparatur penegak hukum demi tercipta nya penegakan hukum yang berlaku dalam dugaan permasalahan dana BOS tahun 2024 dan 2025 di MTsN 2 kabupaten cianjur Jawa barat.
#Bersambung