Bandung infopajar.com_
Aparatur penegak hukum ( APH ) baik kepolisian maupun kejaksaan Di minta untuk melakukan pemanggilan dan pemeriksaan desa pasirbiru kecamatan Rancakalong kabupaten sumedang Jawa Barat. Terkait dengan ada nya dugaan persoalan pada anggaran kegiatan tahun 2023 hingga Tahun 2025
Karena kepala desa merupakan sosok jabatan penting dalam mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang berkaitan dengan uang negara yang ada di tingkat pemerintahan desa.
permintaan untuk di panggil dan di periksa nya desa itu di ucapkan oleh Dr.Ir.D.Romi Sihombing SH.MH selaku akademisi yang juga penggiat anti korupsi yang memiliki kedekatan dengan Otto Hasibuan wakil menteri Hukum dan HAM di kabinet merah putih pemerintahan presiden Prabowo Subianto.
Menurut Romi. Rekan rekan baik di kejaksaan maupun kepolisian seharusnya melakukan pemanggilan dan pemeriksaan baik terhadap kepala desa.sekretaris desa. Bendahara desa maupun pihak lain nya yang ada kaitan dengan penggunaan uang negara . Tujuan nya tak lain hanya untuk mempertanggung jawabkan penggunaan uang negara secara hukum pormal.jangan Sampai dengan ada nya dugaan ini kepala desa yang bersangkutan di biarkan begitu saja.
Rencana nya Romi akan berkoordinasi langsung dengan rekan rekan di kejaksaan maupun kepolisian untuk memastikan kapan pemerintahan desa Pasirbiru kecamatan Rancakalong kabupaten sumedang Jawa Barat Baik dari kepala desa hingga pihak lain nya akan di lakukan pemanggilan dan pemeriksaan .
Sampai berita ini di turun kan infopajar.com terus menunggu jawaban konfirmasi dari pihak pemerintah desa yang bersangkutan dan jawaban konfirmasi dari pihak aparatur penegak hukum demi tercipta nya penegakan hukum yang berlaku dalam dugaan permasalahan anggaran kegiatan yang ada di desa pasirburu kecamatan Rancakalong kabupaten sumedang Jawa Barat tahun 2023 hingga tahun anggaran 2025.
#Bersambung