Cimahi,infopajar.com_
Sungguh naas nasib masyarakat yang menyekolahkan putra putri nya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Kota cimahi Jawa Barat, pasal nya harapan mereka. Untuk menikmati status sekolah Negerti secara gratis pupus sudah semenjak baik pihak MAN kota Cimahi Maupun pihak komite sekolah nya memberlakukan kewajiban pembayaran SPP setiap bulan nya kurang lebih sebesar Rp 160.000.
Sebut saja (UJ) salah satu orang tua siswa MAN Kota Cimahi kepada infopajar.com mengeluhkan bahwa diri nya selaku orang tua siswa harus membayar yang nama nya SPP setiap bulan nya
Menurut ( UJ) selain harus membayar SPP setiap bulan sebesar Rp 160 000 diri nya pun wajib untuk membayar Rp 4 000 000 yang di dalil kan untuk membayar Sumbangan uang pembangunan dan lain lain, sedangkan Rp 4 000 000 itu belum termasuk pembayaran uang seragam.
Pembayaran SPP setiap bulan bagi semua para siswa di MAN kota Cimahi itu pun di benarkan oleh ( DE) salah satu staf tata usaha MAN kota Cimahi,
(DE) kepada infopajar.com mengatakan untuk setiap bulan siswa wajib membayar dana SPP sebesar Rp 160 000.dan juga membayar Rp 4 000 000 untuk uang pembangunan dan lain sebagainya,
Menurut (DE) dana Rp 4 000 000 belum termasuk uang seragam siswa.
Seperti kita ketahui bahwa Sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) secara hukum dilarang keras memungut Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bulanan atau iuran wajib lainnya. Karena MAN berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) dan menerima dana DIPA serta Bantuan Operasional Sekolah (BOS), seluruh biaya operasional sudah ditanggung pemerintah. Berdasarkan PMA No. 16 Tahun 2020 tentang Komite Madrasah, dana dari orang tua hanya boleh bersifat bantuan/sumbangan sukarela (tidak dipatok nominalnya, tidak mengikat waktu, dan tidak ada sanksi jika menolak.
Jika MAN mematok biaya tetap bulanan (berkedok SPP/iuran komite wajib), tindakan tersebut dikategorikan sebagai Pungutan Liar (Pungli) dan dapat dikenai sanksi pidana. Berikut adalah rincian sanksi hukum pidana yang dapat menjerat pelaku pungli di sekolah negeri:
1. Jeratan Hukum Pidana Korupsi (Pemerasan dalam Jabatan)
Oknum kepala sekolah atau aparat madrasah yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS/ASN) dapat dijerat menggunakan undang-undang tindak pidana korupsi karena menyalahgunakan kekuasaan untuk memaksa orang lain membayar sesuatu.
• Dasar Hukum: Pasal 12 huruf e UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. [1, 2]
• Sanksi Pidana: Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda minimal Rp200 juta hingga maksimal Rp1 miliar.
• Pasal Alternatif ASN: Pasal 423 KUHP, dengan ancaman hukuman penjara paling lama 6 tahun.
Saat infopajar.com ingin meminta tanggapan konfirmasi kepada Lia Nur asriah M.Pd kepala MAN Kota Cimahi sangat di sayangkan yang bersangkutan sedang tidak berada di ruang kerjanya.
Sampai berita ini di turun kan infopajar.com terus menunggu jawaban konfirmasi dari pihak sekolah dan tanggapan konfirmasi dari kepala kantor wilayah agama provinsi Jawa Barat.
Bahkan sampai berita ini di turun kan infopajar.com terus melalukan koordinasi dengan pihak aparatur penegak hukum demi tercipta nya penegakan hukum yang berlaku dalam dugaan Pungutan Liar yang berkedok SPP setiap bulan nya di MAN Kota Cimahi Jawa Barat
#Bersambung